Perusahaan penyedia layanan transportasi daring, Lyft, menyetujui kesepakatan damai senilai $272.5 million dengan otoritas negara bagian California, Amerika Serikat, pada Kamis waktu setempat. Langkah ini diambil guna menuntaskan gugatan hukum yang diajukan sejak Mei 2020 terkait dugaan kesalahan klasifikasi status para pengemudi sebagai kontraktor independen, alih-alih diakui sebagai pekerja formal.
Gugatan tersebut pertama kali dilayangkan oleh Jaksa Agung California, Rob Bonta, bersama jajaran pemerintah daerah. Otoritas setempat menuduh Lyft dan Uber menghindari kewajiban ketenagakerjaan dengan memperlakukan pengemudi sebagai mitra lepas. Apabila kesepakatan ini disahkan oleh pengadilan, Lyft diwajibkan menyetor total dana penalti sebesar $272.5 million. Dari jumlah itu, sekurang-kurangnya $237,075,000 akan dialokasikan khusus untuk mengganti hak-hak pengemudi yang belum terpenuhi, mencakup kekurangan upah minimum hingga tunjangan kerja.
Kompensasi finansial tersebut tidak diberikan secara seragam. Hak penerimaan serta besaran dana yang diperoleh pengemudi akan dihitung berdasarkan akumulasi jam kerja dan jarak tempuh perjalanan yang tercatat antara April 5, 2016, hingga December 15, 2020. Proses ini dirancang untuk memastikan pengemudi yang paling aktif selama rentang waktu sengketa memperoleh kompensasi yang proporsional.
Akar perkara hukum ini bermula dari disahkannya regulasi ketenagakerjaan Assembly Bill 5 pada 2019 di California. Undang-undang tersebut menetapkan standar pembuktian yang dikenal sebagai “ABC test”, yaitu seperangkat tolok ukur ketat yang wajib dipenuhi korporasi jika ingin menggolongkan pekerjanya sebagai kontraktor independen. Aturan awal ini mewajibkan platform berbagi tumpangan seperti Lyft dan Uber mengangkat pengemudi mereka menjadi pegawai tetap yang berhak atas upah minimum serta perlindungan sosial.
Karena kebijakan tersebut dinilai mengancam stabilitas model bisnis ekonomi gig (pekerja lepas berbasis platform), Lyft bersama Uber aktif mendukung referendum Prop 22 pada November 2020. Hasil pemungutan suara publik tersebut meloloskan pengecualian khusus dari aturan ABC test, sehingga para pengemudi tetap berstatus kontraktor mandiri, meski platform diwajibkan memberikan beberapa manfaat tambahan seperti subsidi layanan kesehatan. Kendati sempat menuai penolakan dari serikat buruh, Mahkamah Agung California tetap mengukuhkan legalitas Prop 22 pada 2024. Melalui kesepakatan ini, Lyft resmi menyelesaikan tuntutan dari negara bagian, sementara proses hukum terhadap Uber masih belum rampung.
Apa artinya bagi pembaca di Indonesia
Perkembangan sengketa di California ini memberikan gambaran nyata mengenai perdebatan status ketenagakerjaan di industri transportasi daring global yang juga sangat relevan bagi masyarakat Indonesia. Di Tanah Air, jutaan pengemudi ojek dan taksi daring beroperasi di bawah payung hukum “kemitraan”, bukan hubungan kerja buruh-majikan. Kondisi tersebut kerap memicu dinamika tuntutan seputar jaminan pendapatan yang layak, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta jam kerja manusiawi.
Bagi konsumen dan pelaku ekosistem digital di Indonesia, sengketa bernilai ratusan juta dolar ini memperlihatkan bahwa model bisnis berbasis platform terus mendapat sorotan tajam dari pembuat regulasi di berbagai belahan dunia. Jika ke depan otoritas lokal di Indonesia memperketat aturan mengenai perlindungan pekerja berbasis aplikasi, platform penyedia layanan mungkin perlu merombak struktur operasional mereka, yang pada akhirnya dapat memengaruhi formula tarif layanan maupun standar kesejahteraan pengemudi.
Rangkuman perkembangan hukum dan kebijakan platform ini disusun merujuk pada laporan Engadget support.microsoft.com support.microsoft.com.
Tim PixelWebID membantu UMKM punya website rapi, cepat di HP, dan mudah dihubungi lewat WhatsApp.
